Pantun Gultom : Indikator Penetapan PPKM Level 4, Jangan di Lihat Dari Tingkat Mobilitas Masyarakat

- Jurnalis

Rabu, 8 September 2021 - 19:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Balikpapan, Pamungkasnews.id – Masih ditetapkannya PPKM dengan status Level 4 di kota Balikpapan, hingga 20 September 2021mendatang, memberikan dampak yang cukup signifikan di beberapa sektor, baik dari sektor prekonomian maupun pendidikan.

Indikator penilaian status PPKM yang dilakukan Pemerintah Pusat sehingga menetapkan kota Balikpapan berada di Level 4, hanya melihat dari tingkat mobilitas masyarakat, bukan melihat kondisi penurunan kasus terkonfirmasi di suatu daerah.

Hal ini mendapat tanggapan dari anggota Komis IV DPRD kota Balikpapan, Pantun Gultom.

Pantun Gultom menilai dalam hal memberikan kebijakan terkait PPKM yang berstatus Level 4, pemerintah pusat harus melihat dari jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid -19 di masing – masing daerah, bukan melihat dari tingkat mobilitas masyarakat.

Baca Juga :  Langkah Strategis Fraksi Golkar untuk Wujudkan Balikpapan Madinatul Iman Ramah Anak

“Ya.. pemerintah pusat dalam memberikan kebijakan terkait PPKM Level 4, harusnya bisa melihat dari trend penurunan angka kasus Covid -19 di masing – masing daerah, namun kenyataannya, indikator penilaian status PPKM yang dilakukan pemerintah pusat yakni dengan melihat tingkat mobilitas masyarakat di suatu daerah tersebut”kata Pantun Gultom

Gultom menuturkan bahwa Komisi IV sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan. Ada beberapa hal yang ditanyakan pihaknya saat melakukan RDP, salah satunya penilaian pemerintah pusat dalam menetapkan PPKM suatu daerah.

Baca Juga :  Proyek Tol Balikpapan-IKN Kena Sorotan, Genangan Air Picu Kritik DPRD Kota Balikpapan

“ternyata yang menjadi indikator penilaian pemerintah pusat yakni melihat mobilitas masyarakat di suatu daerah tersebut, bukan dari jumlah kasus hariannya,” tuturnya.

Gultom menilai, jika Pemerintah pusat menilai dari tingginya mobilitas masyarakat dalam menentukan PPKM suatu daerah, tentunya akan menjadi kerugian bagi Kota Balikpapan.

“masyarakat yang keluar masuk ke kota Balikpapan itu sangat tinggi, mengingat Kota ini banyak warga pendatang yang bekerja, begitu juga sebaliknya”pungkasnya

Reporter : Faz

Berita Terkait

Langkah Strategis Fraksi Golkar untuk Wujudkan Balikpapan Madinatul Iman Ramah Anak
Fraksi PDIP DPRD Balikpapan Setujui Raperda Kota Layak Anak, Komitmen Nyata untuk Generasi Masa Depan
Fraksi PKS–PPP DPRD Balikpapan Dukung Pengesahan Raperda Kota Layak Anak
Gelar RDP, Komisi II DPRD Balikpapan Tindaklanjuti Keluhan Warga soal Kualitas Air di Balikpapan Baru
Perluas Infrastruktur Energi Dan Solusi Antrian BBM, Komisi II DPRD Dukung Kebijakan Gubernur Kaltim Terkait Investasi SPBU Swasta
Rentetan Kerusakan Kendaraan Usai Isi BBM, Komisi II DPRD Minta Investigasi Tangki Pendam SPBU
Komisi II DPRD Balikpapan Minta Investigasi Independen Terkait Isu Penurunan Kualitas BBM Pertamina
Perkuat Silaturahmi dan Sinergi, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Hadiri Halal Bihalal Ketua RT se-Kelurahan Karang Joang
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 15 April 2025 - 12:58 WIB

Langkah Strategis Fraksi Golkar untuk Wujudkan Balikpapan Madinatul Iman Ramah Anak

Selasa, 15 April 2025 - 12:56 WIB

Fraksi PDIP DPRD Balikpapan Setujui Raperda Kota Layak Anak, Komitmen Nyata untuk Generasi Masa Depan

Selasa, 15 April 2025 - 12:54 WIB

Fraksi PKS–PPP DPRD Balikpapan Dukung Pengesahan Raperda Kota Layak Anak

Senin, 14 April 2025 - 23:08 WIB

Perluas Infrastruktur Energi Dan Solusi Antrian BBM, Komisi II DPRD Dukung Kebijakan Gubernur Kaltim Terkait Investasi SPBU Swasta

Kamis, 10 April 2025 - 06:08 WIB

Rentetan Kerusakan Kendaraan Usai Isi BBM, Komisi II DPRD Minta Investigasi Tangki Pendam SPBU

Berita Terbaru