BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali meneguhkan perannya sebagai garda pengawal pembangunan daerah.
Dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Jumat, 28 November 2025, lembaga legislatif menetapkan sikap dan arah kebijakan daerah melalui penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Paripurna tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD.
Rapat berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Balikpapan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama jajaran Wakil Ketua, yaitu Yono Suharman, Budiono, dan Muhammad Taqwa. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta para tamu undangan.
Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Anggota DPRD Balikpapan, Suwanto, ST, yang mengawali penyampaiannya dengan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan atas jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan sebelumnya pada 24 November 2025.
Dalam naskah pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan enam poin penting yang menjadi sorotan sekaligus rekomendasi strategis dalam pelaksanaan APBD 2026:
1. Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai Pilar Kemandirian
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) agar lebih optimal menggali seluruh potensi pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemandirian fiskal disebut sebagai prasyarat utama keberhasilan otonomi daerah.
2. Pengelolaan Anggaran yang Transparan, Cermat, dan Tepat Sasaran
Fraksi meminta Wali Kota agar lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki kajian mendalam dan perencanaan matang. Mereka juga menekankan agar Mandatory Spending tidak dilanggar—baik dalam bentuk pengalokasian di bawah standar minimum, penyalahgunaan anggaran, maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
3. Tender Proyek yang Bersih dan Berintegritas
Unit Layanan Pengadaan (ULP/UKPBJ) dan Pokja Pemilihan diminta bertindak profesional dalam menetapkan pemenang tender. Evaluasi harus dilakukan secara cermat dan sesuai peraturan. Fraksi juga menekankan perlunya sanksi tegas apabila terjadi kesalahan prosedur yang dapat merugikan negara.
4. Pengawasan Konstruksi yang Profesional dan Terukur
Manajemen Konstruksi (MK) diminta mengawasi setiap tahapan proyek secara ketat agar sesuai jadwal, anggaran, dan standar mutu. Pengendalian proyek yang komprehensif disebut sebagai penentu kualitas pembangunan fisik di Balikpapan.
5. Percepatan dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran di OPD
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran agar program pemerintah berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6. Persetujuan Raperda APBD 2026 dan Kesediaan Mengawal Pelaksanaannya
Fraksi menyatakan sependapat dengan jawaban Wali Kota dan menegaskan komitmen untuk mengawal implementasi APBD melalui fungsi pengawasan legislatif.
Mengakhiri penyampaiannya, Suwanto menyatakan “Setelah mencermati secara seksama jawaban Saudara Wali Kota, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.” ucapnya
“Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 menjadi instrumen yang membawa Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945” lanjutnya.
Suwanto menutup pernyataannya dengan doa dan ajakan untuk terus menjaga amanah rakyat.
“Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, demi terwujudnya Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam bingkai Madinatul Iman.” tandasnya.
Reporter : Ags/Ocn
