PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Permasalahan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri sampai dengan hari ini masih menjadi keluhan. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan Nurhadi Saputra.
Ia mengakui jika kewenangan tersebut ada di tingkat provinsi, hanya saja dampaknya ada di tingkat daerah, apalagi setiap tahun permasalahannya masih sama, maka itu perlu segera ditindaklanjuti.
“Betul kewenangan ada di provinsi, tetapi masyarakat itu nggak pernah mau tahu urusan seperti itu, intinya tetap kita menjadi corong suara mereka,” jelas Nurhadi kepada awak media, Selasa (2/7/2024).
Diterangkan, bahwa alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak bisa menambah jumlah sekolah di daerah khususnya Balikpapan, karena permasalahan lahan. Ia pun mempertanyakan, mengapa Pemkot Balikpapan tidak menawarkan lahan yang bisa dibangun sekolah.
Dan mungkin dengan catatan-catatan yang bisa menjadi nilai bergening buat pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Jadi kita jangan pasrah, tetapi kita yang aktif. Saya 10 tahun di DPRD Balikpapan, satu pun SMA/SMK tidak ada yang terbangun. Ada SMKN 7 itu pun masih tidak jelas, hingga sekarang sekolahnya dititip di SMKN 6 Balikpapan,” akunya.
Lanjutnya, maka sampai kapan permasalahan ini bisa selesai, jika Pemkot tidak mendorong dan memiliki inisiatif mengusulkan ke provinsi.
“Kita kalah jauh beda sama Samarinda, padahal jumlah penduduk hampir sama,” tegasnya.
Dijabarkan, untuk Balikpapan sendiri hanya memiliki sembilan SMAN dan enam SMKN, sementara di Samarinda ada 40 lebih. Maka itu masalah PPDB paling krusial di Balikpapan.
“Ini yang perlu dicarikan solusi, apalagi di DPRD Provinsi ada perwakilan dari Balikpapan, seperti ketua DPRD hingga wakilnya,” harapnya.
Reporter : tin
