Pamungkasnews.id, Balikpapan, 13 Februari 2025 – Masyarakat Kota Balikpapan kini tengah dihadapkan pada masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang sudah berlangsung cukup lama. Kelangkaan ini semakin meresahkan warga, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada subsidi gas untuk kebutuhan sehari-hari.
Baru-baru ini, Komisi II DPRD Balikpapan mengungkapkan adanya dugaan permainan di balik kelangkaan tersebut. Dugaan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan pada Rabu, 12 Februari 2025 diruang rapat gabungan gedung DPRD Kota Balikpapan.
RDP tersebut melibatkan beberapa pihak, termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Dinas Perdagangan, serta LSM Lidik Pro.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyatakan bahwa rapat tersebut diadakan sebagai tindak lanjut dari aduan LSM Lidik Pro terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang sangat dirasakan oleh masyarakat.
Indikasi Permainan di Pangkalan Gas
Dari hasil rapat, Fauzi Adi Firmansyah yang akrab disapa Adi, memaparkan dugaan bahwa kelangkaan gas subsidi 3 kilogram tidak terjadi karena masalah pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga, melainkan ada peran oknum-oknum di tingkat pangkalan yang sengaja mengurangi pendistribusian gas.
Menurutnya, pengurangan distribusi di tingkat pangkalan gas ini menyebabkan kekurangan stok sampai ke pengecer. Akibatnya, pengecer menjual gas dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan dengan memanfaatkan kelangkaan yang diciptakan secara tidak langsung.
“Masalah ini bukan hanya sekadar masalah teknis distribusi, tapi ada dugaan permainan yang sudah direncanakan. Pendistribusian yang tidak maksimal oleh beberapa oknum pangkalan gas ini membuat pasokan di lapangan berkurang, sementara harga yang ditetapkan oleh pemerintah pun diabaikan,” ungkap Adi.
“Kami menduga ada indikasi permainan di tingkat pangkalan. Ini harus segera di-clear-kan,” tegasnya.
Adi juga menyoroti dengan adanya permainan ini membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan gas subsidi dengan harga terjangkau malah terjebak dalam harga yang melambung tinggi di pasaran.
“Permasalahan ini, yang dirugikan adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada subsidi ini untuk kebutuhan sehari-hari” tuturnya.
Upaya Komisi II DPRD Balikpapan: Pengawasan yang Lebih Ketat
Untuk mengatasi dugaan permainan ini, Komisi II DPRD Balikpapan memberikan beberapa rekomendasi kepada PT Pertamina Patra Niaga. Di antaranya adalah memperketat pengawasan di tingkat pengecer, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan gas, dan menginformasikan hasil sidak tersebut kepada pihak terkait sebagai transparansi dan akuntabilitas
“Selain itu, Komisi II juga mendorong agar data penerima gas elpiji subsidi disinkronkan dengan data yang dimiliki oleh pemerintah kota, guna memastikan bahwa distribusi gas tepat sasaran” pintanya.
“Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan masalah distribusi gas elpiji ini, sehingga ketika masalah kelangkaan muncul, kami tidak memiliki data yang jelas mengenai situasi yang ada,” jelas Adi dengan nada kritis
Adi mengatakan ketidakjelasan dalam sistem pendataan dan distribusi juga menambah kerumitan masalah ini. Tanpa adanya sinkronisasi data antara Pertamina, pemerintah kota, dan DPRD, sulit untuk memastikan bahwa gas elpiji subsidi sampai ke tangan yang berhak menerimanya.
“Ditambah dengan pengawasan yang lemah di tingkat pengecer dan pangkalan gas memungkinkan terjadinya praktek-praktek yang merugikan masyarakat” tandasnya.
Klarifikasi dari PT Pertamina
Sementara itu, Hendry Eko, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada kelangkaan gas elpiji di Balikpapan.
.”Tidak ada kelangkaan, semuanya normal-normal saja. Tidak ada sesuatu yang berbeda dari yang kami lakukan dari tahun ke tahun,” ujarnya, menegaskan bahwa distribusi gas tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Reporter : Ags
