Balikpapan, pamungkasnews.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar komisi III DPRD Kota Balikpapan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan bangunan/gedung milik Pemerintah Kota Balikpapan, dan UPT Pemeliharaan Jalan diruang Komisi III, Selasa, 27/4/2021.
Dalam RDP tersebut Komisi III mempertanyakan terkait rincian penggunaan anggaran untuk pemeliharaan gedung serta pemeliharaan jalan dalam pelaksanaannya.
“RDP kali ini kami meminta penyampaian laporan dalam pemeliharaan bangunan milik Pemerintah Kota Balikpapan. Ada 7 item pemeliharaan bangunan yang disampaikan oleh pihak UPT, diantaranya Islamic Center, Dome, Stadion, Gedung Tenis, Gedung Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah, Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)”, kata Ketua Komisi III Alwi Alqadri ditemui media ini usai memimpin RDP.
7 item yang disampaikan oleh penanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh UPT, kata Alwi, diantaranya dalam pemeliharaan gedung Stadion Batakan Balikpapan ada yang tidak masuk di akal. Sebab, biaya yang dikeluarkan masih tergolong tinggi lantaran di masa pandemi Covid-19 Stadion jarang digunakan terutama dalam pemakaian listrik.
“Ada yang rancuh dalam penyampaian laporan terkait pemeliharaan tersebut kepada kami, karena disampaikan secara global. Kami minta laporan secara rinci dari anggaran yang digunakan untuk pemeliharan gedung Stadion. Tahun 2020 saja, anggarannya 14 miliar, anggaran tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 21 miliar. Anggaran tersebut menurun karena pandemi Covid-19 jarang ada kegiatan, sedangkan untuk tahun 2021 anggarannya sekitar 13 miliar”, ujar Alwi.
Dari besaran anggaran tersebut, pihaknya mengaku terdapat kerancuhan. Sebab, laporan yang disampaikan oleh pihak UPT bukan per item (laporan rincian pemeliharaan dalam setiap gedung), tapi langsung secara global.
“Kami rasa laporan itu merupakan pengaburan, yang kami minta adalah rincian per bulannya untuk pemeliharaan setiap gedung. Misalnya, pembayaran listrik untuk di Stadion itu berapa biayanya tiap bulan”, jelas Alwi.
Menurut Alwi, untuk pemakaian listrik di Stadion tidak sepantasnya besar. Sebab, selama pandemi Covid kegiatan di malam hari sudah ditiadakan.
“Penyampaian dari pihak UPT penggunaan listrik di Stadion Batakan mencapai 114 juta per bulan, saya tidak tahu ya, apakah memang sebesar itu pemakaian listriknya. Karena selama Covid pertandingan di malam hari sudah ditiadakan, kami juga perlu cek kebenarannya”, kata Alwi.
Untuk memastikan biaya anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, Politisi Partai Golkar daerah pemilihan Balikpapan Barat ini meminta pihak UPT untuk menyerahkan data penggunaan anggaran pemeliharaan per item dalam setiap bangunan yang di tanganinya. Komisi III meminta data tersebut satu minggu setelah digelar RDP.
“Kami minta data untuk mengetahui nilai anggaran yang digunakan untuk per item dari 7 bangunan gedung yang ditangani. Setelah kami terima laporan melalui data, nanti kami akan langsung melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke gedung-gedung tersebut untuk mengetahui secara langsung penggunaan anggaran dan fisiknya dilapangan, apakah sesuai atau tidak”, katanya.
Apalagi, lanjut Alwi, pemeliharaan gedung tersebut dikelola oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung. “Kami khawatirkan ada kongkalikong dalam pemeliharaan itu, sehingga kami harus meminta data untuk kami cek langsung nanti dilapangan”, ungkapnya.
Selain itu, Alwi juga menyampaikan terkait pemeliharan jalan dalam penggunaan bahan dasar antara hotmix dan coldmax. Menurutnya, untuk menghemat anggaran dalam peliharaan jalan, pihaknya menyarankan untuk menggunakan bahan coldmax yang lebih hemat dibandingkan dengan hotmax.
“Coldmax itu lebih praktis, dan lebih murah. Karena coldmax dalam pemakaian pemeliharaan jalan cukup dengan ketebalan 1,5 – 2 centimeter, beda dengan hotmix dalam pemakaian dengan ketebalan 5-6 centimeter, sehingga jika memakai bahan aspal coldmix bisa lebih hemat anggaran”, kata Alwi.
Alwi juga menyayangkan, dalam pengerjaan pemeliharaan jalan tidak melibatkan konsultan dan pengawas. Sehingga dalam penggunaan anggaran setiap melakukan pemeliharan tidak ada yang mengontrol.
“Dengan anggaran senilai 4 miliar untuk pemeliharaan jalan, kami khawatir akan terjadi penyalahgunaan anggaran. Karena tidak melibatkan kosultan dan tidak adanya pengawasan, hal itu juga kami tekankan agar kedepannya dalam penggunaan anggaran dalam bentuk apapun harus ada pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan”, tandasnya.
Reporter : Fauzi
