PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan wilayah yang minim sarana pendidikan, terutama untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
Hal tersebut sering kali mengundang keluhan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Tengah. Terbukti, pada saat reses masa Sidang II tahun 2023 yang digelar oleh anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, H. Ardiansyah dilingkungan RT 66, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah pada Kamis, (8/6/2023) malam.
Serap aspirasi yang dilaksanakan di Dapilnya ini, Ardiansyah didampingi oleh anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Mimi Meriami BR Pane. Serap aspirasi ini dihadiri oleh ratusan masyarakat dilingkungan tersebut.
Pada umumnya, masyarakat Balikpapan Tengah hampir tidak pernah menyisakan pertanyaan terkait dengan persoalan sarana pendidikan, terutama SMP Negeri. Karena hal tersebut merupakan salah satu persoalan pelik dari tahun ke tahun yang tidak pernah selesai hingga saat ini.
Serap aspirasi yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan ini kembali dihujani oleh aspirasi masalah sarana pendidikan. Masyarakat meminta agar di wilayah Balikpapan Tengah segera dibangun sekolah SMP dan SMA Negeri. Sebab, tidak sedikit siswa siswi yang tidak tertampung, karena adanya aturan zonasi.
Menanggapi aspirasi tesebut, Ardiansyah mengatakan, persoalan pendidikan di wilayah Balikpapan Tengah dari tahun ke tahun memang tidak pernah selesai. Ia menilai Pemerintah Kota Balikpapan kurang memperhatikan persoalan tersebut. Ditambah lagi dengan aturan zonasi. Sehingga di Balikpapan Tengah banyak siswa yang tidak tertampung.
“Saya bisa bilang kalau di Balikpapan Tengah termasuk darurat pendikan, karena setiap kali saya reses, setiap saya dialog dengan masyarakat selalu saja mengeluhkan masalah sekolah. Memang kita akui, di Balikpapan Tengah hanya ada SMP 22. Apalagi dengan adanya aturan zonasi, sehingga banyak calon siswa yang tidak tertampung”, ungkap Ardiansyah kepada wartawan seusai menggelar reses.
Menurutnya, selama 4 tahun duduk di kursi parlemen, di Balikpapan Tengah tidak pernah ada pembangunan sekolah seperti yang diharapkan masyarakat di wilayah itu.
“Yang dibangun SMP baru-baru ini justru di Balikpapan Barat dan sekolah terpadu di Balikpapan Selatan. Pada hal pembangunan sekolah itu dibutuhkan di wilayah Balikpapan Tengah, seharusnya lebih diutamakan. Selama ini, calon siswa dari Balikpapan Tengah sering kali kesulitan mendapatkan tempat, karena daya tampung di sekolah yang ada sudah tidak mencukupi karena zonasi”, jelasnya.
Untuk menjawab persoalan itu, kata dia, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Dan untuk pembangunan untuk SMP di wilayah Balikpapan Tengah masih dalam tahap evaluasi.
“Mudah-mudahan itu betul-betul dilaksanakan. Karena dari awal sejak Wali Kota terpilih Rahmad Mas’ud dalam pidato pertamanya pernah mengatakan akan membangun SMP di Balikpapan Tengah, saya masih ingat betul itu. Dulu rencananya akan dibangun di lapangan tenis Manuntung, Mekarsari. Tapi, sampai mau habis jabatan saya belum juga terbangun”, katanya.
Sebagai alternatif lain, politisi PPP ini berharap agar lahan eks Puskib yang merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Kaltim dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Sehingga bisa dibangun sekolah terpadu. Sebab, lahan yang rencananya akan dibangun Supermall itu hingga saat ini masih mangkrak dan hanya ditumbuhi rerumputan.
“Lahan Puskib itu sangat cocok jika dijadikan sekolah terpadu, terutama untuk SD dan SMP. Apalagi status lahan tersebut yang rencananya akan dibangun Supermall melalui pihak ketiga atau investor sampai sekarang masih belum jelas. Bahkan, lahan itu sudah mangrak selama 12 tahun. Kita berharap sebelum masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor habis, status dengan pihak ketiga bisa diselesaikan, agar lahan eks Puskib itu bisa di manfaatkan oleh masyarakat, terutama di Balikpapan”, tandasnya.
Reporter : Fz
