Pamungkasnews.id, Balikpapan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iwan Wahyudi melaksanakan serap aspirasi melalui kegiatan reses masa Sidang II tahun 2024/2025 di Perumahan Griya Diva, RT 08, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Sabtu, (26/4/2025) malam.
Kendati pada reses kali ini diguyur hujan, tak menyurutkan antusiasme warga untuk berdialog langsung dengan politisi dari partai berlambang ka’bah tersebut.
Suasana malam itu tampak terasa hangat meski udara dingin menyelimuti. Iwan wahyudi menyambut baik sekaligus mengucapkan terimakasih atas kedatangan puluhan warga untuk menyampaikan aspirasinya
“Reses ini merupakan salah satu agenda kerja DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mendengar langsung keluhan serta usulan dari warga. Sehingga melalui momen ini setiap aspirasi warga dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Iwan mengatakan, bahwa reses juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya dengan mendengarkan dan menindaklanjuti setiap aspirasinya.
Untuk menindaklanjuti semua keluhan warga, reses ini juga melibatkan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan serta Lurah Karang Joang.
Diskusi yang tampak berjalan santai ini diwarnai beragam keluhan dan harapan warga, mulai dari kesulitan dalam pemasangan pipa induk air bersih, perbaikan jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai tidak optimal, perbaikan jembatan dan penambahan fasilitas pendidikan tingkat SMA/SMK.
Dari beragam persoalan mendasar dalam aspirasi ini, salah satunya dari warga RT 08, Ridwan. Ia menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan aliran air bersih di lingkungan tempat tinggalnya karena harus memenuhi pemasangan pipa induk yang nilainya tergolong mahal.
“Untuk terkoneksi dengan pipa induk ternyata harus keluar biaya sendiri. Dari isu yang saya dapat nilainya sampai 10 juta. Karena kita warga biasa, sehingga belum mampu, kita hanya mengharapkan ada subsidi dari pemerintah,” ucapnya.
Aspirasi lainnya juga dari warga RT 08, Erwin. Ia menyampaikan keresahannya terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan Kelas 3 yang tidak optimal. Ia mangaku terdapat beberapa warga yang pernah berobat di salah satu rumah sakit di Balikpapan, namun ditolak dengan alasan keluhan penyakit pasien tidak termasuk kategori yang dicover BPJS
“Ada beberapa warga yang pernah berobat ke salah satu rumah sakit, saat di UGD ditolak dengan alasan bahwa keluhan pasien tidak termasuk kategori emergency atau penyakit yang tidak dicover BPJS,” ujarnya.
“Nah, kami minta terkait kategori ini mungkin sebaiknya di sosialisasikan lagi kepada masyarakat agar dapat memahami kategori penyakit apa saja yang dicover oleh BPJS, sosialisasi ini bisa melalui beberapa platform media sosial,” sambung Erwin.
Erwin juga menyebut, bahwa pihak rumah sakit sering kali membeda-bedakan pelayanan antara pasien BPJS yang merupakan program pemerintah dengan swasta.
“Ini juga pernah saya alami, ketika ingin berobat dengan BPJS Kesehatan, pelayanan rumah sakit sangat berbeda. Mereka (rumah sakit) menyampaikan bahwa kamar rawat inap kosong atau penuh, tetapi ketika saya menggunakan asuransi swasta atau dengan tunai mereka langsung menyatakan bahwa kamarnya ada. Ini sudah tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang yang ada, persoalan ini harus segera disikapi,” tegasnya.
Mendengar beragam aspirasi tersebut, Iwan Wahyudi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan sekaligus mengawalnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif
“Semua aspirasi saya tampung dulu. Yang bisa saya realisasisikan akan segera ditindaklanjuti. Sementara yang diluar wewenang saya, seperti untuk penambahan fasilitas pendidikan tingkat SMA/SMK akan saya dorong kepada pihak terkait untuk segera ditangani,” jelas Iwan.
Terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan Kelas 3 di Balikpapan, Iwan Wahyudi mengakui tidak sedikit laporan warga yang diterimanya selama duduk di kursi legislatif.
“Kami akan mendorong kembali pemerintah kota untuk duduk bersama dengan manajeman BPJS Kesehatan, supaya ada keistimewaan bagi masyarakat Kota Balikpapan dalam hal mendapatkan pelayanan. Karena anggaran untuk membayar BPJS ini cukup besar mencapai 95 miliar untuk di tahun 2025,” terangnya.
Iwan menambahkan, bahwa dalam reses ini yang menjadi atensi lainnya bagi warga adalah kelanjutan perbaikan Jalan Karya Bakti yang merupakan jalan tembus Transad.
“Kelanjutan untuk perbaikan Jalan Karya Bakti ini usulannya sudah masuk, insaallah segera dikerjakan. Karena jalan ini merupakan jalan utama warga sekitar. Jadi, harus dikawal sama-sama. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa kita muluskan,” ujarnya.
Reporter : Fz
