PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan Pantun Gultom menggelar reses masa Sidang III Tahun 2023 di lingkungan RT 03, Jalan R Iswahyudi, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Senin, (23/10/2023).
Dalam reses ini, Pantun Gultom mengawali dengan penyampaian beberapa program Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, diantaranya program jaminan kesehatan gratis untuk peserta BPJS Kelas III Mandiri, seragam sekolah gratis untuk siswa baru dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta sekolah non formal yakni Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
“Pemerintah saat ini memberikan program jaminan kesehatan gratis bagi warga Balikpapan. Tentunya hal itu untuk meringankan beban warga, terutama bagi warga yang kurang mampu,” ucap Pantun Gultom.
Sehingga, kata dia, bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan untuk kepesertan Kelas III Mandiri agar mendaftar ke Kantor Kelurahan untuk di verifikasi sebagai penerima program kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan.
“Bagi yang belum terdaftar sebagai penerima program jaminan kesehatan gratis, saya minta warga untuk segera meminta surat pengantar dari Ketua RT dan daftarkan ke Kantor Kelurahan dengan membawa data diri berupa KTP dan Kartu Keluarga agar datanya bisa di verifikasi,” jelasnya.
Gultom menyampaikan, dalam reses ini hakekatnya adalah untuk menampung aspirasi warga, baik masalah pembangunan di lingkungan, ekonomi, pendidikan, masalah air bersih, dan jaminan kesehatan gratis yang merupakan program Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Dalam penyampaian politisi PDI Perjuangan ini, diikuti oleh pertanyaan warga. Pertama, terkait masalah BPJS Kesehatan Kelas III gratis yang masih terdapat sejumlah warga belum terdaftar sebagai penerima program tersebut alias masih bayar.
Menurut Gultom, persoalan BPJS Kesehatan gratis bukan hal yang sulit. Hanya saja, warga masih banyak yang tidak paham terkait mekanismenya. Seharusnya, kata dia, adanya program tersebut diikuti dengan sosialisasi dari pemerintah melalui pihak Kelurahan kepada masing-masing Ketua RT.
“Sebenarnya masih banyak warga yang kita temui belum tercover oleh BPJS Kesehatan gratis ini, karena belum mengerti mekanismenya. Sebenarnya hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Disamping itu, mungkin sebagian warga juga tidak mau bertanya baik kepada rekan maupun Ketua RT-nya, sehingga ketinggalan informasi,” ujarnya.
Kedua, masalah sambungan baru air PDAM dan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi aspirasi warga pada reses ini. Sebab, hingga saat ini dilingkungan tersebut masih terdapat puluhan hingga ratusan rumah warga yang belum mendapatkan sambungan air bersih.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Gultom menyarankan, agar dapat mengurus pendaftaran secara kolektif. Karena untuk sambungan baru dibutuhkan pemasangan pipa induk oleh PDAM yang tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan hal itu dibebankan kepada calon pelanggan. Sehingga untuk meringankan biaya pemasangannya, warga bisa secara gotong royong.
“Saya menyarankan untuk bisa meringankan biaya pemasangan pipa induknya. Warga bisa mendaftar secara kolektif, karena biaya pemasangan pipa induk itu dibebankan kepada calon pelanggan. Silahkan warga mengumpulkan data-datanya, jika datanya sudah siap semua, serahkan ke saya. Selanjutnya saya akan perjuangkan ke PDAM,” kata Gultom.
Hanya saja, lanjut Gultom, untuk saat ini hingga bulan Desember 2023 tidak ada penyambungan baru yang akan dilakukan oleh PDAM, karena masih menunggu koneksi dari waduk Adji Raden Teritip.
“Mudah-mudahan di tahun depan setelah terkoneksi dengan Waduk Adji Raden, PDAM bisa melakukan sambungan ke seluruh wilayah ini (Sepinggan Raya). Karena waktu hasil rapat terakhir saya dengan PDAM, jika sudah terkoneksi dengan Waduk Adji Raden direncanakan bisa melayani sebanyak 1.500 pelanggan baru,” bebernya.
Disamping itu, Gultom juga menjelaskan, bahwa program MBR merupakan program yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Kreteria seperti apa yang berhak menerima program itu juga merupakan ketentuan dari pusat. Salah satu kreterianya adalah warga yang benar-benar miskin dan rumahnya terbuat dari kayu.
Pantun Gultom Terus Mendorong Warga Untuk Mengenyam Pendidikan 12 Tahun
Pada reses ini, Gultom juga mendorong warga untuk mengenyam pendidikan 12 tahun. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan masa depan bagi warga.
Apalagi Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah menyiapkan ruang SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) atau non formal. Sehingga bagi warga yang tidak tercover di jalur pendidikan formal bisa melalui SKB.
“SKB ini setara dengan tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Jadi, dengan adanya jalur ini, warga juga bisa menempuh tanpa biaya, karena sudah ditanggung oleh pemerintah, termasuk seragam sekolah juga gratis,” katanya.
Namun, menurut Gultom, keberadaan SKB ini tidak dibarengi dengan sosialisasi oleh pemerintah kota. Sehingga warga Balikpapan masih banyak yang tidak mengetahuinya.
“Keberadaan SKB ini tidak dibarengi dengan sosialisasi oleh pemerintah, sehingga masih banyak warga yang tidak mengetahuinya. Makanya saya setiap bersosialisasi kepada warga tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan sekaligus mendorong warga untuk bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun,” terang Pantun Gultom.
“Saya tidak ingin ada lagi anak putus sekolah di Balikpapan. Apalagi sekarang ini sudah ada SKB yang merupakan jalan alternatif bagi warga yang tidak masuk di jalur pendidikan formal, semua biaya gratis ditanggung pemerintah, jenjangnya juga setara dengan yang formal, baik SD, SMP maupun SMA/SMK,” ungkapnya, lebih lanjut.
Reporter : Fauzi/Ag
