PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Drs. Syarifuddin Oddang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan dari Partai Hanura kembali menggelar Serap Aspirasi (Reses) masa sidang II Tahun 2023, di seketariat PAC Hanura yang terletak Diwilayah Perum, PGRI Kelurahan Graha Indah, Blok. I 4/RT 13, Kecamatan Balikpapan Utara.Senin (05/06/2023).
Reses yang digelar Syarifuddin Oddang ini guna menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan konstituenya di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya untuk diperjuangkan agar dapat terealisasi.
Dalam Reses kali ini, pihaknya mengundang lurah Graha Indah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan serta perwakilan tokoh masyarakat dan para ketua RT Balikpapan Utara.
Berbagai aspirasi disampaikan warga masyarakat dalam reses tersebut, diantaranya permasalahan sistem zonasi sekolah yang digunakan setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Seperti yang disampaikan Ketua RT 11 Graha Indah Abdul Rasid mengatakan, bahwa Graha indah memiliki SMPN 11, tetapi kenyataannya warga masih sulit untuk masuk ke lokasi itu, karena adanya sistem zonasi.
“Maka itu saya usulkan sistem zonasi ini bisa dihapus, agar warga sekitar tidak lagi sulit mendaftar sekolah karena alasan jarak yang jauh,” kata Rasid saat menyampaikan aspirasinya.
Terkait hal itu, Syarifuddin Oddang menanggapi, permasalahan penerimaan murid baru memang kerap menjadi pertanyaan masyarakat setiap tahunnya, namun karena secara teknis yang tahu Disdikbud, maka itu reses ini mencoba untuk menghadirkan.
“Dan ternyata salah satu dilematis di masyarakat adalah pendidikan, baik sarananya maupun tata cara penerimaannya,” ucap Oddang sapaan akrabnya kepada awak media.
Dikatakan, Permen yang mengatur tentang masalah zonasi dan sebagainya memang ada, tetapi harus fleksibel. Bahkan ia sudah sampaikan jika Balikpapan unik, karena undang-undang mengatakan bahwa skala prioritas nomor satu adalah pendidikan.
“Nah kenapa masih terkendala, apa ada masalahnya. Artinya perlu ada kajian, kenapa selama ini terbentur seperti itu, baik dari tingkat SD, SMP sampai SLTA,” tegasnya.
Lanjutnya, kalau bebicara fungsi DPRD tentang penganggaran, pihaknya tidak henti-hentinya selalu mendorong dan mempertanyakan perihal pendidikan. Hal ini sesuai dengan janji politik walikota Balikpapan jika pendidikan akan didahulukan
“Nyatanya sampai saat belum bisa mengcover. Maka itu harus dievaluasi. Kan ada tim di sana harus mengkaji tentang masalah pendidikan, ini pelayanan dasar yang harus terpenuhi sampai SLTA,” imbuhnya.
Dan untuk membackup daya tampung sekolah, pemerintah tentu harus mendorong dari sekolah swasta. Namun juga harus dilakukan pembinaan, baik dari sarana, fasilitas guru dan pembiayaannya.
Dan anak-anak yang tidak tertampung itu rata-rata antara miskin dengan punya (berkecukupan, red). Dianggap tidak miskin, tetapi ada ketidakmampuan untuk membiayai anaknya salah satunya adalah untuk transportasi.
“Hanya mengatakan pendapatan kami segini, itu yang tidak perlu dikaji, bukan berbicara kalau memang tidak mampu kamu harus masuk kategori ini, bukan seperti itu,” paparnya.
Dirinya pun menegaskan bahwa penambahan roumbel memang lebih efektif untuk saat ini, karena untuk membangun sekolah akan membutuhkan waktu yang lama, maka itu pemerintah perlu koordinasi dengan pihak terkait.
Reporter : Ags
