PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Semrawutnya Pelabuhan speed dan klotok di Kampung Baru, Balikpapan Barat, dinilai akibat tidak didukungnya Infrastruktur yang memadai. Padahal setiap hari pelabuhan tersebut dipadati ratusan penumpang menuju Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) atau PPU – Balikpapan.
Hingga saat ini Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan belum ada tindakan langsung untuk membenahi pelabuhan yang menjadi Icon Balikpapan Barat tersebut.
Pasalnya kewenangan laut sendiri telah diambil alih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sesuai dengan Undang-undang yang di Prov Kaltim, walaupun telah ada perencanaan sejak 2016 lalu untuk merenovasi ulang pelabuhan Speed dan Klotok, Bahkan feasibility study (FS) maupun detail engineering design (DED) sudah ada dengan anggaran sebesar Rp 80 Miliyar.
“Jadi memang dermaga ini sudah lama, berapa kali telah diusulkan ke Provinsi untk ditindak lanjuti. Karena terkendala pandemi covid maka anggaran dipangkas dan memprioritaskan penanganan banjir, Pendidikan dan Kesehatan,” ucap Ketua Komisi III DPRD kota Balikpapan Alwi Al Qodri kepada awak media, Senin (19/9/2022).
Alwi menyampaikan, revitalisasi ini kewenangan provinsi maka pihaknya terus mendorong ke DPRD Provinsi Kaltim agar pelabuhan tradisional ini segera mendapat sentuhan perbaikan fasilitas sebagai jaminan keselamatan bagi warga yang memanfaatkan pelabuhan itu.
“Anggaran sebesar itu Provinsi bisa bantu, dan telah menyerahkan wacana revitalisasi ini ke Hasanuddin (Ketua DPRD Provinsi Kaltim),” ucapnya.
Menurutnya renovasi atau revitalisasi pelabuhan penting. Apalagi Kampung Baru adalah pintu gerbang menuju PPU yang telah ditunjuk sebagai ibu kota negara (IKN). Balikpapan turut berbatasan perairan dengan PPU di daerah Balikpapan Barat ini.
“Kami minta didesain dan ditata ulang agar lebih multifungsi, kalau bisa diatasnya dibangun parkiran, bawah pelabuhan dan ditengah dibangun pasar. Sesuai desain yang telah ada,” jelasnya.
Alwi menyebutkan, kemungkinan revitalisasi Pelabuhan Kampung Baru secepatnya bisa dilakukan dalam APBD 2024 Tidak mungkin masuk dalam pembahasan APBD 2023 karena sudah selesai pembahasannya beberapa waktu lalu.
Reporter : Ags
