PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle ingin sistem digital melayani (Si Dilan) turut mencakup kegiatan reses dan pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Ia menilai dua agenda penting anggota tersebut belum tersistematis dengan baik.
“Artinya mau diinterkoneksikan dengan progam Si Dilan. Ini bukan hanya progam Pemerintah Kota saja, melainkan juga instruksi Presiden, itu berarti bahwa Si Dilan ini wajib dilaksanakan salah satunya di Balikpapan,” ujarnya di sela sosialisasi E-Reses dan E-Pokir Si Dilan di Hotel Horison Sagita, Kamis (27/10/2022).
Penerapan E-Pokir diharapkan mampu menjembatani pokok pikiran dewan ke Pemkot. Seperti halnya Wali Kota yang memiliki visi dan misi, maka anggota dewan terikat dengan aturan mengenai pokok pikiran (pokir) yang merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, aspirasi masyarakat nantinya dapat dengan mudah dituangkan bersama RKPD sehingga tersampaikan kepada pemerintahan Kota.
“Ini kadang pokok -pokok pikiran ini tidak sampai sebelum ada aplikasi. Sehingga adanya aplikasi akan memudahkan dan termonitoring,” jelasnya.
Kesempatan sosialisasi yang digelar Sekretariat DPRD tersebut juga ditujukan untuk agar perangkat daerah dapat memahami pengaplikasiannya.
“Hari ini kita realisasikan dan tunaikan agar masyarakat dan OPD ini memahami apa itu reses, kemudian dari reses itu tercipta Pokir,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Dian Wasesa menyatakan, sosialisasi ini merupakan terobosan yang direalisasikan secara konkrit karena sudah cukup lama dibutuhkan.
Penerapan E-Reses, tentunya tidak merubah pola reses, terutama dalam hal turun langsung ke lapangan. Namun Ia memastikan bakal memudahkan dalam proses penghimpunan data atau pendokumentasian yang diperlukan.
“Jadi recording kronologi dari awal itu bisa dilihat mana yang prioritas dan mana yang tidak, Misalkan terdapat usulan masyarakat yang tertolak, yang mana hal ini
kadang-kadang menjadi pertanyaan masyarakat,” jelas Dian.
Ia menegaskan bahwa penerapan sistem digitalisasi ini berdasarkan keinginan untuk mempermudah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga tidak hanya bergantung pada kegiatan reses anggota dewan.
“Kalau pun masa reses masih ada, kita mengadukan melalui aplikasi ini dan nanti kita himpun menjadi data besar yang bermuara pada pokok-pokok pikiran DPRD,” sambungnya.
Baik itu E-Reses maupun E-Pokir kedepannya diharap mampu mewujudkan sistem yang lebih akuntabel, Karena DPRD memiliki data yang menjadi dasar.
“Kita bisa masukan dan langsung di koordinasikan dengan OPD teknis terkait. Kalau untuk pengaduannya bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, apabila usulan telah masuk, juga bukan berarti langsung dikerjakan. Melainkan perlu melalui proses dan pertimbangan kemampuan daerah.
Untuk diketahui, DPRD Kota Balikpapan juga telah memiliki Sistem Informasi dan Aspirasi Publik, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui WhatsApp (Wa) : 0858 2400 2600. Kemudian Email [email protected]. Adapula akun instagram @dprdkotabalikpapan dan web dprd.balikpapan.go.id.
Reporter : Ags
