PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Menanggapi laporan warga mengenai maraknya pengupasan lahan (Lean Clearing) tanpa mengantong izin resmi, diwilayah Balikpapan Utara khususnya di Kelurahan Karang Joang, membuat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Rabu(19/10/2022)
Meskipun diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat para wakil rakyat dalam melakukan sidak ke lokasi kegiatan yang dianggap Merugikan masyarakat ini. Pasalnya, dari pengupasan lahan tersebut mengakibatkan terjadinya banjir dipemukiman warga dan jalan – jalan utama yang disebabkan tertutupnya saluran air (Drainase) oleh tebalnya sedimentasi akibat ulah pengembang nakal.
Sidak yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Fadlianoor, dan didampingi anggota Komisi III, Nurhadi, Siswanto, Mieke Henny, Haris dan Syarifuddin Oddang ini, mendatangi lokasi pengupasan lahan diduga tak berizin dan disinyalir milik perusahaan yang hanya memiliki izin prinsip untuk membangun bukan untuk mengeupas lahan.
Dari pengupasan lahan tersebut, juga mengakibatkan banjir yang cukup parah dipemukiman warga diwilayah RT 48 Kelurahan Karang Joang, dimana hal tersebut di sebabkan dangkalnya drainase (Parit) yang masih alami akibat tumpukan sedimentasi.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Karang Joang berulang kali telah mengingatkan kepada pihak perusahaan namun tidak ada tanggapan, bukan hanya itu Lurah Karang Joang juga telah menyurat bahkan mengadu ke Dinas terkait namun tidak ada tindak lanjut dari permasalahan ini.
Hingga akhirnya masyarakat melayangkan surat mengadu ke pihak DPRD untuk membantu mencarikan solusi terkait banjir yang sudah di laporkan sejak 2017 lalu.
“Pengakuan lurah Karang joang, sudah bolak balik melapor ke OPD terkait, tetapi tidak ada tanggapan. Sering kali menegur dan mengingatkan perusahaan terkait pengupasan lahan tetapi di indahkan. Dan hal inilah yang mengakibatkan banjir di wilayah tersebut,” Ucap anggota DPRD kota Balikpapan Syarifuddin Oddang seusai sidak, Rabu (19/10/2022).
Syarifuddin Oddang menyebut, pemukiman di kawasan RT 48 kelurahan Karang joang telah ada sejak 1998. Meskipun masih menggunakan parit alam di pemukiman ini tidak pernah banjir.
Akibat adanya pengupasan lahan yang diduga tidak mengantongi surat izin resmi dari instansi terkait, yang membawa endapan lumpur sehingga membuat parit alam tertutup sedimen yang menyebabkan terjadinya banjir diwilayah perkampungan tersebut.
“Akhirnya air meluap, parit alam penuh, akibat aliran buangan air dari perusahaan yang ditumpahkan parit alam yang sudah dipenuhi sedimentasi. Jika dari dulu banjir tidak mungkin warga membangun rumah di situ, “bebernya.
Dalam kesempatan ini Oddang (sapaan akrab Syarifuddin Oddang), sangat menyayangkan adanya wilayah yang masih menggunakan parit alam, padahal warga telah mengusulkan untuk pembangunan parit (Drainase) sudah sejak 2017, tetapi pemerintah seakan mengabaikan dan baru hari ini OPD terkait bisa meninjau langsung ke lapangan.
“Wilayah ini bukan wilayah banjir, karena letaknya di dataran tinggi, namun semenjak adanya pembangunan perusahaan dan pengupasan lahan, wilayah ini jadi banjir. dan yang lebih memprihatinkan drainase tersebut masih menggunakan drainase alam, padahal warga telah mengajukan usulan pembangunan parit sejak 2017 lalu”bebernya.
“Dan jika kita tanya kepada dinas terkait, mengenai hal tersebut, selalu menjawab tidak tau”tegasnya.
“Saya berharap dengan dilakukan sidak ini, pemerintah melalui dinas terkait dapat menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga tersebut…. Ya setidaknya memulai langkah awal dengan mengangkat sedimentasi agar aliran air bisa lancar” harapnya.
Reporter : Ags
