Sukri Wahid : Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak 2020 Capai Target

- Jurnalis

Rabu, 27 Januari 2021 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Meski ditahun 2020 Balikpapan diterjang dengan pandemi covid-19. Namun proyeksi penerimaan pajak di Balikpapan tetap mencapai target yang ditetapkan, bahkan lebih.

Hal tersebut dijelaskan Wakil Komisi II Balikpapan Syukri Wahid, saat dikonfirmasi media ini usai membahas revisi perda tentang ketertiban umum, di kantor DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, Senin (25/1/2021).

Syukri menuturkan, target untuk Refocusing anggaran sebesar 339 miliar, dalam tutup buku ditahun lalu Badan Pajak dan Retribusi Daerah melaporkan over target kurang lebih 95 miliar.

“Jadi mencapai target”, ungkapnya.

Terkait dengan piutang pajak, kata Sukri Wahid, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat pelaporan penunggak pajak, namun ada pemberian dispensasi dari pemerintah daerah untuk membebaskan denda pajak selama pandemi.

Baca Juga :  Fauzi Adi Firmansyah: Solusi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menjadi Prioritas Utama Komisi II DPRD Balikpapan

Namun, untuk pokok pajak terhutang tidak bisa dihapuskan. Meskipun ada beberapa yang mengajukan untuk penghapusan pajak.

“Tapi kita sepakat bahwa tidak ada penghapusan pajak, kalau denda oke. Selama pandemi 6 bulan itu, kita bebaskan denda”, tegas Sukri.

Disinggung terkait tunggakan pajak yang dilakukan oleh Mall Balikpapan Super Blok (BSB), Syukri menjelaskan, dari laporan terakhir tunggakan pajak Mall BSB baru membayar satu tahun dari tunggakan pajaknya selama tiga tahun.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Persoalan Kelangkaan Gas LPG Subsidi 3 Kg

“Jadi, masih ada kekurangan mereka di dua tahun terakhir”, sebut Sukri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, jika Mall BSB terus tidak membayar, konsekuensi denda per bulan bisa bertambah.

“Saya harap relaksasi yang kita berikan tahun kemarin sudah cukup ya, cuma kita belum lihat ya selanjutnya, karena untuk periode Januari – Februari ini kan ada program pemerintah dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apakah implikasinya nanti pada kegiatan ekonomi, nanti kita akan kaji lagi, kita akan minta data lagi satu bulan kedepan untuk mengevaluasi semua pajak-pajak yang ada”, ujarnya.

Berita Terkait

Mengungkap Kelangkaan Gas 3 Kilogram di Kota Balikpapan, Taufik : Ini Solusi Yang Dibutuhkan
RDP Komisi II DPRD Balikpapan Bahas Misteri Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kota Balikpapan
Rangkaian Acara Peringatan Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan Dimulai dengan Sidang Paripurna
Strategi Komisi II Dorong Pengembangan UMKM Lokal Naik Kelas Menjadi Ikon Balikpapan
Komisi II DPRD Balikpapan Tekankan Modernisasi RPH dan Kemandirian Pangan sebagai Prioritas
Kunlap Komisi II DPRD Balikpapan, Menyikapi Tantangan Ketersediaan Air Baku dan Solusi yang Diajukan
Komisi II DPRD Balikpapan Gelar RDP dengan PTMB dan KKT, Bahas Penyediaan Air Baku
Pasar Inpres Balikpapan dalam Proses Revitalisasi: Komisi II Siapkan Kajian Mendalam
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 12:26 WIB

Mengungkap Kelangkaan Gas 3 Kilogram di Kota Balikpapan, Taufik : Ini Solusi Yang Dibutuhkan

Kamis, 13 Februari 2025 - 11:37 WIB

RDP Komisi II DPRD Balikpapan Bahas Misteri Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kota Balikpapan

Kamis, 6 Februari 2025 - 23:07 WIB

Rangkaian Acara Peringatan Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan Dimulai dengan Sidang Paripurna

Kamis, 30 Januari 2025 - 23:09 WIB

Strategi Komisi II Dorong Pengembangan UMKM Lokal Naik Kelas Menjadi Ikon Balikpapan

Senin, 27 Januari 2025 - 22:30 WIB

Komisi II DPRD Balikpapan Tekankan Modernisasi RPH dan Kemandirian Pangan sebagai Prioritas

Berita Terbaru

Polda Kaltim

Polda Kaltim Gelar Operasi Keselamatan Mahakam 2025, Ini Sasarannya

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:07 WIB