PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Adanya aduan terkait progres pembangunan sekolah SD-SMP terpadu di kawasan perumahan Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan, membuat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) atau Sidak, Senin (17/04/2023).
Dalam sidak pembangunan sekolah terpadu ini hanya rasa kecewa didapat Komisi IV DPRD Balikpapan, pasalnya selain progres yang tidak sesuai target, pihak kontraktor dalam hal ini Management PT Sarjis Agung Indrajaya selaku pemenang tender tidak berada di tempat.
Menurut informasi, sebelumnya pihak kontraktor ada dilokasi pembangunan sekolah, namun tiba-tiba menghilang dengan alasan tertentu sebelum rombongan Komisi IV DPRD Balikpapan tiba dilokasi.
Hal ini membuat emosi para anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi IV meradang., Bukan hanya Ketua Komisi IV Doris Eko Rian Desyanto yang memimpin jalanya sidak, namun Wakil Ketua DPRD Budiono, yang ikut mendampingi sidak kali inipun ikut merasakan kekecewaan tersebut.
Hal tersebut sangat disayangkan oleh Komisi IV DPRD Balikpapan dengan ulah pihak kontraktor yang kabur dari lokasi pembangunan sekolah.
Perlu diketahui rombongan sidak yang dipimpin Doris Eko R.D, dan di ikuti anggota Komisi IV lainnya seperti Parlindungan, M. Taqwa, Yohanes Patiung, Hasanuddin, Sandy Ardian, H. Kasmah, Suryani dan di hadiri Kabag Pembangunan Pemkot Balikpapan serta Perwakilan Diknas ini hanya disambut oleh pihak konsultan saat berada di lokasi.
Saat ditemui awak media Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, bahwa sidak kali ini berdasarkan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan beberapa hari yang lalu.
“Dalam RDP tersebut dihadiri konsultan, pihak kontraktor pelaksana pengerjaan pembangunan sekolah SD-SMP terpadu, Dan dinas terkait serta Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak)” ucapnya
Lebih lanjut Doris menjelaskan RDP dilakukan guna menindaklanjuti laporan LSM Formak yang menilai bahwa pembangunan SD-SMP terpadu atau yang lebih dikenal pembangunan SMP 26 ini tidak sesuai progres. Namun dalam forum pihak kontraktor mengatakan bahwa progres pembangunan tersebut telah mencapai 20%.
“Tapi dilihat dari kenyataan dilapangan tidak sesuai harapan, makanya kami turun ke lokasi pembangunan melakukan peninjauan, benar apa enggak yang disampaikan dalam forum resmi kemarin, ternyata tidak sesuai”geram Doris.
Yang lebih mengecewakan lagi (lanjut Doris) tidak hadirnya pihak kontraktor di lokasi untuk menjelaskan kendala apa yang terjadi sehingga lambatnya pembangunan sekolah SD-SMP terpadu di Perum Regency tersebut.
“Seharusnya lahan yang sudah ada, bisa di kerjakan namun tidak dikerjakan, akses buat jalan untuk pekerjaan tidak dibuatkan, padahal disitu ada nggaran semua”ungkap Doris.
“Sampai sekarang kontraktor kita tunggu-tunggu untuk menjelaskan masalah ini tidak datang juga”lanjutnya.
Doris menegaskan atas temuan-temuan dilokasi pembangunan sekolah terpadu tersebut, pihaknya meminta kepada Dinas terkait beserta tim pengawas untuk segera memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor.
“Atas temuan ini, kami Komisi IV meminta Dinas terkait dan tim pengawas untuk segera memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada pihak kontraktor”tegasnya.
“Ini anggaranya besar, ini untuk masyarakat kota Balikpapan juga. Sangat penting sekali sekolah dibangun di kota Balikpapan, kalau kontraktornya tidak komitmen, asal-asalan aja kerjanya, pembangunan tidak selesai, yang kasian masyarakat kota Balikpapan”bebernya.
Doris juga menyebutkan anggaran pembangunan sekolah terpadu ini sebesar 33 milliar lebih. Yang telah dibayarkan sebesar 15 persen lebih hampir mencapai 20 persen namun pengerjaan belum mencapai progres.
“Kami datang, tadi alasannya kontraktornya ke masjid, kami tunggu juga tak kunjung hadir ,,kenapa,, ada apa???, kita hadir di sini untuk kepentingan bersama “tanyanya.
“Seharusnya Kila liat bersama progresnya sejauh mana, tadi konsultan menyampaikan harusnya tiang pancang sudah berdiri dan lainya. Kita liat lahan yang sebelah kiri harusnya di kerjakan namun tidak dikerjakan juga padahal pembayaran sudah hampir mencapai 20 persen”jelas Doris.
“Saat ini pada intinya Komisi IV meminta Dinas terkait untuk segera mengeluarkan SP 1 kepada pihak kontraktor”tandasnya.
Reporter : Ags
