Pamungkasnews.id | Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuall, menggelar kegiatan serap aspirasi (reses) masa sidang II tahun 2025–2026 di halaman GPIB Bukit Sion, Kamis sore (30/04/2026). Agenda ini menjadi ruang terbuka yang mempertemukan warga dengan pemangku kepentingan, sekaligus menguji langsung kualitas pelayanan publik di lapangan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, unsur Kesra, Kesbangpol, serta jemaat gereja dan organisasi keagamaan seperti PGI dan PGPI Kota Balikpapan.
Dalam sambutannya, Nelly menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal tahunan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai instrumen vital untuk menangkap langsung denyut persoalan masyarakat.
“Reses bukan seremonial. Ini ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan nyata, dan bagi kami untuk mendengar apa yang benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya.
Ia juga meminta peserta tidak menyia-nyiakan momentum tersebut. Warga didorong untuk menyampaikan keluhan maupun usulan secara lugas dan faktual, tanpa ragu.
Isu paling menonjol dalam reses ini datang dari sektor layanan kesehatan. Sejumlah warga mengeluhkan dugaan praktik rumah sakit yang memulangkan pasien peserta BPJS setelah tiga hari perawatan, tanpa alasan medis yang jelas.
Seorang peserta, Samuel, bahkan mengungkap pengalaman adanya perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS dalam pelayanan rumah sakit. Pernyataan ini mengindikasikan adanya potensi diskriminasi layanan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPJS Kesehatan, Panji Guntoro, membantah adanya aturan pembatasan rawat inap selama tiga hari.
“Tidak ada regulasi dari BPJS yang mengatur pasien harus pulang setelah tiga hari. Jika ada kejadian seperti itu dan bukan atas permintaan sendiri, silakan dilaporkan,” tegas Panji.
Ia juga mengakui adanya perbedaan alur administratif di beberapa rumah sakit, seperti pemisahan loket antara pasien umum dan BPJS. Namun, hal itu disebutnya lebih pada faktor volume pasien.
“Di Balikpapan, peserta BPJS sudah mencapai 99 persen. Jumlah pasien BPJS jauh lebih besar, sehingga berdampak pada waktu layanan administrasi,” jelasnya.
Selain sektor kesehatan, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga dukungan terhadap pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat bersifat multidimensional dan menuntut respons lintas sektor.
Nelly menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti pada pencatatan aspirasi semata. Ia memastikan bahwa setiap masukan akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi dan kewenangan instansi terkait.
“Permasalahan yang bisa diselesaikan hari ini akan langsung ditindaklanjuti bersama dinas terkait. Sisanya akan kami kawal hingga tuntas melalui DPRD,” tandas politisi Partai Golkar tersebut.
Reporter : Agus
