BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan dalam memaksimalkan waktu, mengingat akan masuknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022 dan APBD Murni Tahun 2023.
Untuk itu DPRD kota Balikpapan tancap gas terus menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2021 yang mana merupakan syarat untuk membahas APBD – P tahun 2022 dan APBD Murni tahun 2023.
Seperti yang dilaksanakan DPRD kota Balikpapan pada hari ini, menggelar Rapat Paripurna ke -14 masa sidang II tahun 2022 dengan membahas tiga agenda sekaligus yang mana agenda tersebut:
1. Penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Walikota atas laporan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021.
2. Penyampaian nota penjelasan Walikota Balikpapan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) kota Balikpapan tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
3. Penyampaian jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD kota Balikpapan, atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Rapat Paripurna dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD kota Balikpapan, yang dipimpin langsung ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh, S.sos yang dihadiri Pj Sekda Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Muhaimin, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Balikpapan dan anggota DPRD kota Balikpapan, Selasa (05/07/2022).
Usai memimpin Paripurna Abdulloh mengatakan bahwa rangkaian Paripurna kali ini membahas LKPJ Walikota Balikpapan yang sudah diterima DPRD Balikpapan. Namun masih terdapat satu LKPJ lagi yang harus diselesaikan dimana saat ini baru Nota Penjelasan laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2021.
“Diharapkan tanggal 25 rangkaian Paripurna ini sudah selesai, sehingga DPRD kota Balikpapan bisa membahas APBD murni Tahun 2023, paling tidak sampai di Nota Penjelasan Walikota yang akan dilanjutkan pembahasan APBD – Perubahan”kata Ketua DPRD di hadapan Awak media.
Lebih lanjut Abdulloh menjelaskan jika rangkaian Paripurna belum mencapai kesepakatan bersama maka DPRD kota Balikpapan belum bisa membahas APBD baik di APBD murni maupun perubahan.
“Selama rangkaian ini tidak selesai, belum ada kesepakatan bersama antara DPRD dengan Walikota Balikpapan khususnya LKPJ nya maka kita belum boleh membahas APBD, baik APBD murni 2023 maupun perubahan”jelasnya.
Ketua DPRD kota Balikpapan berharap dengan waktu yang singkat ini seluruh agenda yang digelar dalam Paripurna dapat segera terselesaikan dengan cepat, mengingat APBD perubahan tahun 2022 harus sudah disahkan pada Bulan September.
“Untuk itu kami maraton ini, makanya dalam satu hari bisa ada tiga Paripurna, hal ini dilakukan untuk memposisikan agar sesuai dengan schedule, makanya kami maraton, mudah-mudahan cepat selesai”pungkasnya
Reporter : Ags
