DPRD Balikpapan

Terkait PAW Anggota Legislatif Dari Partai PKS, Ketua DPRD Balikpapan Sebut Tidak Mau gegabah, Akan Dipelajari Terlebih Dahulu

PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Setelah resmi di pecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini Partai berlambang Bulan Sabit dan Padi ini mengajukan surat permohonan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), terhadap dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan yakni Syukri Wahid dan Amin Hidayat.

Menanggapi surat permohonan yang diajukan PKS ke DPRD Balikpapan, ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, S.sos mengaku tidak mau gegabah dalam melakukan proses permohonan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Syukri Wahid dan Amin Hidayat.

“Kami tidak mau gegabah,  masih mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 19 September 2022 tersebut,” kata Abdulloh kepada awak media seusai memimpin rapat paripurna di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (10/10/2022).

Ia menyampaikan, ada dua berkas yang diterimanya, yang pertama adalah permohonan dari PKS dan berkas dari anggota dewan yang akan digugat untuk di PAW.

“Ada dua berkas yang masuk ke DPRD, karena ini bersengketa jadi masih kami pelajari, berbeda status dengan pak Joni dan pak Edi Alfonso, itupun prosesnya butuh waktu hingga 4 sampai 5 bulan,” ujar Abdulloh.

Abdulloh menyampaikan, untuk permasalahan kali ini, ialah persengketaan antara Partai dengan anggota dewan dan ada upaya langkah -langkah hukum yang ditempuh masing-masing pihak, sehingga DPRD sendiri tidak mau gegabah dalam melaksanakan proses ini.

” Kami akan pelajari dulu. Tentunya sesuai dengan amanat undang-undang akan kami laksanakan, tapi saya tidak mau gegabah, ceroboh seperti kota yang lain, ketua dewan akhirnya digugat Rp 11 miliar,” jelasnya.

Terkait masa berlaku permohonan PAW yang diajukan oleh partai politik, Abdulloh katakan,  sesuai dengan PP 12/2019 mengatur 5-14 hari kerja jika tidak diproses oleh ketua dewan, prosesnya bisa langsung ke wali kota dan Gubernur jika rekomendasi sesuai aturan.

“PP itu hanya mengatur teknis, tetapi ada undang-undang yang di atasnya yang lebih tinggi, karena di atas PP 12/2019 masih ada Undang Undang MD3,” ucapnya.

Abdulloh  menyebut bahwa adapun persengketaan yang terjadi di partai politik selama masih ada upaya hukum harus menunggu sampai inkrah.

“Jadi kalau sudah inkrah baru PP tersebut bisa berjalan. Jika saya dikejar untuk mengurusi PP tidak bisa, karena UU-nya belum, disitu dinyatakan sampai dengan inkrah putusan pengadilan. Tetapi kedua berkas saat ini masih dipelajari,” tandasnya.

Reporter : Ags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

81 + = 84

Back to top button
×