DPRD Balikpapan

Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran, Menjadi Sorotan Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna ke 6, masa sidang I Tahun 2022 Yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin (18/04/2022).

Dalam rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 dan pengumuman penetapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) diluar program pembentukan Perda tahun 2022.

Rapat yang digelar secara virtual tersebut di pimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono dan dihadiri Walikota Balikpapan serta anggota DPRD kota Balikpapan.

Usai memimpin rapat paripurna, Budiono menjelaskan, rapat kali ini membahas dua agenda sekaligus yang pertama terkait pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ wali kota Balikpapan tahun 2021.

Banyak hal yang menjadi sorotan Fraksi salah satunya penyerapan APBD yang kurang maksimal oleh satuan kerja di kota Balikpapan .

“Ada beberapa catatan penting yang menjadi sorotan dalam paparan fraksi tadi. Mereka menilai penggunaan anggaran masih belum maksimal,” kata Budiono.

Budiono juga mengatakan persoalan banjir yang kerap melanda di beberapa titik di kota Balikpapan juga mendapat perhatian. Sebab banjir yang terjadi tidak hanya melanda daerah pinggiran namun hingga sudut pertengahan kota.

“Nanti silahkan tanya isi padangan fraksi ke masing-masing ketua fraksinya. Banjir ini PR yang belum juga selesai walaupun pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir, namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” jelasnya.

Sementara agenda kedua yaitu penetapan Perda dalam hal ini diluar program Bapemperda, karena ada aturan atau keluarnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait kewenangan pusat terhadap pajak daerah.

Budiono, menyampaikan  bahwa hal tersebut sudah sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan pusat terhadap pajak daerah. Sehingga meski tidak masuk dalam Bapemperda tahun ini perda tersebut tetap bisa mendapatkan pengesahan.

“Kalau Perda kita disusun berdasarkan program pembentukan Perda. Karena dua Perda itu tidak masuk di programnya, maka ditetapkan hari ini,” ujar Budiono.

“Penetapan dilakukan karena sudah masuk di pembahasan tingkat dua, artinya sudah ada pembahasan sebelumnya, tetapi tidak masuk di program Bapemperda tahun 2022″tambahnya.

“Perda yang kita sahkan yakni retribusi sampah rumah tangga dan sejenisnya. Artinya itu antisipasi karena adanya UU tadi. Jadi sekarang daerah tingkat dua juga dapat kewenangan memungut. Sebelumnya itu di pusat dan provinsi,”pungkasnya

Reporter : Ags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

+ 23 = 31

Back to top button
×

Powered by WhatsApp Chat

× Ada yang bisa saya bantu?