PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Tidak lama lagi, kenaikan Dana Operasional (DO) Ketua RT di Kota Balikpapan dipastikan terealisasi pasca disetujui oleh Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama DPRD Balikpapan pada APBD Perubahan tahun 2023.
DO RT yang sebelumnya Rp 750.000 per bulan akan naik menjadi Rp 1.500.000 per bulan. Kendati demikian, kenaikan itu akan dilakukan secara bertahap hingga APBD Perubahan tahun 2024 mendatang.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Balikpapan, Mieke Henny mengatakan, kenaikan DO RT ini realisasinya akan bertahap pasca Walikota Balikpapan menyetujui usulan tersebut.
“DO RT ini merupakan salah satu perjuangan Fraksi Demokrat pada saat pandangan umum dan pandangan akhir Fraksi Demokrat dalam menstressing dan mengingatkan Pak Walikota untuk merealisasikan janji politik dan visi misinya,” kata Mieke Henny ditemui media ini, Rabu, (02/09/2023).
Henny menyebut, ia selaku anggota DPRD Balikpapan dari Partai Demokrat, yang juga merupakan partai pengusung sekaligus sebagai Juru Kampanye (Jurkam) tim pemenangan pada saat Pilkada lalu, berkewajiban untuk mengingatkan Walikota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, salah satunya terkait DO RT.
“Perjuangan ini sdh tahun lalu kami usulkan, dan Alhamdulillah tahun ini masuk dan disetujui di APBD anggaran Perubahan, Pak Walikota juga menyampaikan kenaikan DO RT ini bertahap, Pertama Rp 250 ribu di APBD Perubahan 2023, lanjut 250 ribu di APBD Murni tahun 2024 terakhir di APBD Perubahan 2024 mendatang,” ungkap Mieke Henny.
Kenaikan DO RT 100% akan clear semua dalam target 1 tahun 6 bulan. Awalnya, kata Henny, dirinya memohonkan 1 tahun selesai, tapi karena kemampuan ke uangan daerah juga terbatas, maka akan dilakukan bertahap sebanyak 3 kali penganggaran.
“Tapi saya tetap bersyukur. Semoga kenaikan DO tersebut bermanfaat untuk operasional RT dan bisa meningkatkan kinerja, perhatian serta tanggung jawab pada penyelesaian masalah ataupun kebutuhan-kebutuhan lingkungan warganya,” katanya.
Mieke memastikan, sebelum akhir masa jabatan Walikota, permasalahan DO RT tersebut sudah clear. Sementara untuk pembayaran teknisnya ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Pembayaran akan dilakukan oleh Pemkot, apakah per tiga bulan atau per bulan itu kebijakan di Pemkot. Kami tidak akan intervensi, tapi tetap memonitor realisasinya,” ujar Henny.
“Saya, Mieke Henny dari fraksi Partai Demokrat Kota Balikpapan, Alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud yang telah menyetujui naiknya DO RT ini,” tandasnya.
Reporter : Tin
