Pamungkasnews.id | Samarinda – Maraknya jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menilai kerusakan jalan bukan semata karena kualitas pembangunan, melainkan lebih banyak disebabkan oleh kendaraan bermuatan berlebih, terutama dari aktivitas tambang.
Menurutnya, secara teknis pembangunan jalan di Kaltim telah melalui tahapan perencanaan hingga pengawasan dengan standar spesifikasi yang jelas. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak jalan cepat rusak karena penggunaan yang tidak sesuai kapasitas.
“Kualitas itu kan sudah ada spek ya, perencanaan dan pengawasan sudah ada speknya. Pengguna jalan inilah yang harus diatur,” ujar Abdulloh kepada awak media di Samarinda, Sabtu (7/3/2026).
Abdulloh menegaskan, salah satu faktor utama kerusakan jalan provinsi di Kaltim adalah kendaraan tambang yang melintas di jalur umum. Aktivitas hauling batu bara di jalan provinsi dinilai mempercepat kerusakan infrastruktur.
Menurutnya, jalan yang seharusnya digunakan kendaraan umum tidak dirancang menahan beban kendaraan tambang yang sangat berat.
“Jalan provinsi dilewati hauling batubara misalnya, ya tidak lama hancur. Siang diawasi, malam beroperasi,” sesalnya.
Fenomena tersebut menunjukkan adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk tetap menjalankan aktivitas pengangkutan tambang melalui jalan umum.
Untuk menekan pelanggaran tersebut, Komisi III DPRD Kaltim bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP melakukan berbagai langkah pengawasan. Salah satunya melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah jalan provinsi.
Dalam sidak tersebut, pihaknya juga menemukan persoalan lain, yakni kendaraan yang parkir sembarangan pada malam hari di badan jalan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu lalu lintas tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kami sudah sidak, sosialisasikan dan sebagainya, tapi masih ada saja yang parkir malam-malam, yang menimbulkan kecelakaan dan tabrakan,” jelasnya.
Selain aspek pengawasan, Abdulloh menilai persoalan jalan rusak di Kaltim juga berkaitan dengan moralitas dan kesadaran pengguna jalan.
Ia menegaskan bahwa jalan provinsi seharusnya tidak dilalui kendaraan tambang, terutama aktivitas hauling yang membawa muatan berat.
“Kembali kepada moralitas pengguna jalan. Jadi jalan provinsi tidak boleh dilalui tambang, hauling tidak boleh,” tegasnya.
Reporter : ags
