PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN- Untuk memperkuat wawasan kebangsaan empat pilar kepada masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kota Balikpapan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Ir H Muhammad Adam, M.T menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika wilayah Kota Balikpapan, dengan menyasar kepada Ojek Online (Ojol) Kota Balikpapan.
Kegiatan berlangsung di kediamannya Jalan Perum Wika Cluster Ebony Nomor EB05, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, pada hari Sabtu (17/12/2022) sore.
Adam sapaan karibnya mengatakan materi sosialisasi kebangsaan disampaikan kepada Ojek Online, karena menurutnya Ojol target yang cocok dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan.Termasuk dapat mengaplikasikan wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari.
“Mungkin sebagian besar kawan-kawan Ojol masih menjalankan makna perluasan kebangsaan terutama konsep empat pilar,” ujarnya.
Tentu dalam menjalankan profesi masing-masing, Ojol dengan penuh rasa tanggungjawab mengantar dan menjemput orderan itu dengan penuh kejujuran, sikap yang sopan santun ketika membawa penumpang. “Itu semua bagian dari aplikasi makna, bagaimana memaknai butir-butir dari nilai-nilai Pancasila dari sisi bagaimana pemaknaan pancasila untuk kehidupan sehari-hari,” terangnya.
Selain itu juga, politisi Hanura ini juga menyinggung wawasan kebangsaan UUD 1945 serta amandemennya sebanyak empat kali termasuk wacana-wacana yang berkembang.
Ada empat poin penting dalam perubahan UUD 1945 diantaranya pemilihan presiden yakni presiden dan wakil presiden yang sebelum dipilih DPR berubah menjadi pemilihan dipilih secara langsung oleh Rakyat.
“Ditangan kitalah bisa menentukan nasib perjalanan bangsa ini dalam rangka memilih presiden. Ditangan kita menentukan seperti apa pembangunan lima tahun di Kaltim, khususnya di Balikpapan. Semoga kita tepat dalam memberikan pilihannya. Itu yang dimaksud kedaulatan ditangan rakyat,” jelasnya.
Kemudian, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dapat dilakukan tidak ada batas tetapi saat ini batas maksimal hanya dua periode. “Semua berharap keadaan ini berjalan sesuai dengan keadaan yang normatif,” ungkapnya.
Ketiga, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung yang saat ini diganti menjadi Wantimpres. Kemudian, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang setiap provinsi di wakili empat orang. “Ini poin penting yang bapak ibu harus ketahui,” tuturnya.
Begitu juga, hal yang sangat berbahaya kalau ada wacana keinginan untuk merubah Pancasila menjadi tri sila atau eka sila, maka Ojol menjadi bagian terdepan untuk menentang. “Itu berbahaya. Tentu kita tidak akan mentolerir dan mayoritas masyarakat Indonesia akan menolak hal-hal seperti itu,” terangnya.
Tentu yang sudah berjalan secara normatif dapat dipertahankan dan tidak boleh mencoba hal-hal yang belum terbukti.
Selain itu juga, Bhinneka Tunggal Ika yang tetap terus dijaga. Meskipun berbeda-beda suku budaya, agama, ras tapi tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Itulah makna dari Bhineka Tunggal Ika,” sebutnya.
Reporter : NKE
