Pamungkasnews.id, Balikpapan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
RDP yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Balikpapan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, S.Sos., M.E., dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi III DPRD Kaltim.
Kegiatan ini menjadi ajang untuk membahas berbagai isu penting seputar pembangunan infrastruktur dan perencanaan anggaran daerah.
RDP kali ini memiliki dua fokus utama yang menjadi sorotan. Pertama, adalah pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, yang mencakup sepuluh kabupaten/kota.
Kedua, adalah strategi perencanaan penggunaan anggaran APBD Provinsi Kaltim tahun 2025 secara maksimal. Dengan latar belakang tantangan geografis yang luas dan beragam, serta kebutuhan pembangunan yang semakin mendesak, optimasi anggaran menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, dalam wawancaranya dengan awak media Pamungkasnews.id menjelaskan bahwa pertemuan kali ini tidak hanya untuk meninjau proposal-proposal yang telah diajukan, tetapi juga untuk merumuskan strategi agar anggaran yang tersedia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
Abdulloh mengungkapkan, meskipun berbagai program telah diusulkan, pihaknya memfokuskan perhatian untuk merumuskan cara-cara yang lebih efektif agar setiap dana yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal. Ia juga menekankan bahwa tujuan utama dari RDP ini adalah menciptakan pembangunan yang merata dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim
“Selain ada beberapa kegiatan yang telah diusulkan, kami juga memfokuskan dalam merumuskan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar terserap secara maksimal,” ujar Abdulloh
lebih lanjut, Abdulloh mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Dana besar ini akan digunakan untuk sektor-sektor penting seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan sungai, perumahan, serta penataan ruang wilayah.
Abdulloh berharap bahwa dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, pembangunan di seluruh wilayah Kaltim dapat berjalan dengan lebih optimal dan merata, tanpa ada satu pun daerah yang tertinggal.
“Dana yang dialokasikan untuk Dinas PUPR mencapai sekitar Rp3 triliun, yang mencakup sektor-sektor seperti infrastruktur jalan, sungai, perumahan, dan tata ruang. Kami juga membahas rencana kerja ke depannya dan memastikan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” beber Abdulloh.
Dalam RDP ini, selain membahas alokasi dana, Komisi III DPRD Prov Kaltim juga meminta memaparkan mengenai rencana kerja masing-masing instansi. Guna memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan benar-benar mencakup kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam diskusi RDP ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat.
Abdulloh menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembangunan adalah memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memberikan dampak sosial yang positif dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim.
“Program-program tersebut harus memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan yang direncanakan akan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Setiap desa, kecamatan, dan kota harus merasakan dampaknya,” ujar Abdulloh.
Di antara berbagai sektor yang dibahas dalam RDP, penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur transportasi menjadi prioritas utama. Di beberapa daerah di Kaltim, masalah banjir masih menjadi isu krusial yang mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, Komisi III mendesak agar program penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Tidak hanya berbicara mengenai anggaran, RDP kali ini juga menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap setiap usulan program yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Abdulloh mengatakan bahwa setiap usulan yang disampaikan harus melalui proses pendalaman dan evaluasi yang seksama, agar tidak ada anggaran yang terbuang percuma.
“Semua program tersebut harus berjalan, dan untuk itu perlu dilakukan pendalaman serta kajian terhadap setiap usulan yang diajukan. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang tepat,” jelasnya.
Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, Komisi III DPRD Kaltim berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat secara maksimal mengoptimalkan program-program pembangunan yang telah diajukan.
Abdulloh berharap bahwa alokasi anggaran yang besar ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim dalam jangka panjang.
“Dengan anggaran yang besar, kami berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat secara maksimal mengoptimalkan program-program pembangunan yang telah diajukan. Kami ingin melihat hasilnya dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim,” tandas Abdulloh.
Dengan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang besar, dan komitmen untuk memaksimalkan dampak sosial, Komisi III DPRD Kaltim berharap dapat mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Reporte: Ags
