PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Provinsi Kaltim Mimi Meriami BR Pane, SE mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperjuangkan pembangunan SMKN 7 Balikpapan di wilayah Balikpapan Barat ini.
” Pemkot Balikpapan terkesan lamban menangani SMK 7, karena sejak 2020 mau dibangun tetapi terkendala teknis izin masalah hutan mangrove, ” jelas Mimi panggilan akrabnya ketika ditemui di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu(8/2/2023).
Menurutnya, sejak 2020 telah dianggarkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 10 milyar. Dan ditahun 2021 dianggarkan sebesar 30 Miliyar tetapi terkendala hibah lahan belum terselesaikan maka anggaran
“Sampai saat ini masalah lahan sekolah belum klir sebab proses hibah dari Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim belum tuntas,” kata Politisi PPP
Menurut politisi PPP ini, info dari Pemprov, apabila sebulan ini proses hibah lahan tidak tuntas maka kemungkinan besar Pemprov akan menunda pengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Jadi apabila sebulan kedepan hibah tidak selesai maka tidak bisa dianggarkan dan pembangunan akan ditunda lagi,” jelasnya.
Rencananya jika hibah tidak terealisasi maka Pemprov akan mencari lahan baru untuk pembangunan SMK 7.Karena sudah lama ditunggu belum ada kejelasan dari Pemkot Balikpapan.
” Nantinya Dinas Pendidikan akan berkomunikasi dengan BKAD, kira-kira adakah aset Pemprov di Kota Balikpapan yang bisa digunakan untuk lahan pengganti SMK 7, ” jelasnya.
Untuk itu, Mimi mempertanyakan keseriusan Pemkot Balikpapan dalam memperjuangkan pembangunan SMKN 7 Balikpapan di wilayah Balikpapan Barat ini.
” Biasanya masalahnya, ingin membangun uang tidak ada. Sedangkan pembangunan SMK 7 uang sudah ada tapi terkendala administrasi lahan. Ini yang sangat disayangkan, ” tutupnya.
Reporter : Ags
